Iklan Semua Halaman

Pejabat Pemkab Nias Selatan Dituntut 4 Tahun

Suara Nias
Tuesday, December 16, 2014


SuaraNias.Com - Seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, bernama Yokie Adi Kurniawan Duha dituntut empat tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan jaksa karena dia didakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI).


Yokie diketahui menjabat Kepala Sub Bidang Pendataan dan Keperawatan Kantor badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Nias Selatan. Dia dianggap menyalahgunakan wewenang dan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi. Yokie juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara.


Tuntutan terhadap Yokie dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Selasa (16/12) sore. Dia menyatakan Yokie melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


"Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Yokie Adi Kurniawan Duha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Meminta agar menjatuhi terdakwa dengan hukuman penjara selama empat tahun," kata Agustini di hadapan majelis hakim yang diketuai Zulfahmi.


Selain hukuman penjara, jaksa penuntut umum juga meminta agar majelis hakim menghukum Yokie dengan pidana denda Rp 500 juta. Dengan catatan jika denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani tiga bulan kurungan. Menyikapi tuntutan JPU, Yokie menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). Pledoi akan disampaikan pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan berlangsung Senin (22/12).


Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Yokie melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Feriaman Sarumaha, Asya'aro Laia, Firman Adil Dachi, dan Aroni Halawa (penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan tindakan yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 9,9 miliar dari nilai anggaran Rp Rp 15,6 miliar berasal dari anggaran 2012.


Ketika itu Pemkab Nias Selatan menganggarkan Rp 15 miliar untuk pembelian lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan perkantoran dan berbagai sarana dan fasilitas umum. Tetapi Yopie malah mengalihkan anggaran itu buat lahan Balai Benih Induk (BBI). Lahan seluas 64,3 hektare buat BBI itu dibeli dari Firman Adil Dachi. Dia merupakan adik Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi. Enam bulan sebelumnya, Firman membeli tanah itu dengan harga Rp 850 juta dari sejumlah warga. Dia malah menjual kembali tanah itu ke Pemkab Nias Selatan dengan harga Rp 11,3 miliar.


Jaksa menyatakan, Yokie yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan tim penaksir harga tanah tidak menggunakan dan tidak mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP) yang benar. Mereka juga tidak bekerja sesuai ketentuan. (*)








sumber: Merdeka.com